Peran-Peran Ir. Soekarno yang Bersejarah

1945, Agustus
Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus, pukul 10 pagi di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.

Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI. Tanggal 19 Agustus menjadi hari berdirinya Kementerian Luar Negeri RI.

1945, September
Lapangan Gambir (kini Lapangan Monas) menjadi ajang ribuan rakyat Indonesia mendengarkan pidato Presiden Soekarno menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.

1946, April
Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda.

1946, Agustus
Diplomasi bantuan beras Indonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia.

1947
"Indonesia Office" atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.

Radio "Voice of Free Indonesia" disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta.

1947, Maret
Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura.

Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.


1947, Oktober
Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).

1948
Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

1948, Januari
Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).

1948, September
Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI Mohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

1948
Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Kuba untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani kontrak dagang dengan pengusaha AS dan membina hubungan dengan Bank Dunia.

1948, Desember
Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.

Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.

1949, Januari
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno.

Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

1949, Juli
Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.

1949, Desember
Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.

Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.

MASA AWAL KIPRAH DIPLOMASI INDONESIA

1950
Dalam kunjungan ke Pakistan, Presiden Soekarno bertemu dan menyampaikan penghargaan kepada para prajurit Pakistan yang berjuang di pihak Indonesia di masa revolusi melawan Belanda.

1950, Agustus
Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1950, September
Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

1950, Desember
Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Roem. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1955
PM Republik Rakyat China Chou En-Lai dan Menlu RI Soenario menandatangani Perjanjian Dua Kewarganegaraan di Jakarta. PM Chou En-Lai berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

1955, April
Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung, tanggal 18 - 24 April. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri Konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II.

KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.

1956
Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai, Timur Tengah.

1956, Mei
Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia - Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno berkeliling ke negara-negara AS, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat.

1958, Januari
Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio.

1959
Laili Roesad dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg. Beliau adalah duta besar perempuan pertama Indonesia.

1960, Agustus
Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke China, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

1960, September
Presiden Soekarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew).

Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

1961
KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT GNB I, masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

1961, Desember
Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Komando Mandala dibentuk di Makassar untuk mengatur perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat.

1962, Agustus
Perjanjian New York ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Menurut isi perjanjian, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA).

1963, Mei
UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat, sebuah Tugu Peringatan didirikan di Lapangan Banteng pada tanggal 18 Agustus.

1963, September
Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara.

Presiden Soekarno menyerukan "konfrontasi fisik" dengan Malaysia, yang menyebabkan banyak terjadinya insiden bersenjata antara tenaga sukarelawan Indonesia dengan tentara Malaysia yang dibantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru di sepanjang daerah perbatasan di utara Kalimantan.o.id

Referensi : 
- www.deplu.go.id

- Wikipedia


Sumber : http://www.indonesianvoices.info/2011/10/peran-peran-ir-soekarno-yang-bersejarah.html