Sabtu, 11 Februari 2012

Hamdan Zoelva: Mahalnya Harga Demokrasi di Indonesia

Photo: www.kemlu.go.id
Banyaknya gelombang persoalan di Indonesia, seperti korupsi, ancaman keamanan, kebebasan yang tidak terkontrol, politik uang dalam pemilihan anggota DPR dan Pilkada, serta masalah-masalah lain yang serupa merupakan "harga" yang harus dibayar ketika Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya.

Hal itu diutarakan oleh DR. Hamdan Zoelva, Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi RI, saat berdialog dengan perwakilan masyarakat Indonesia di Mesir yang diadakan oleh KBRI Cairo di Wisma Duta Besar, Senin malam (11/10/2011), yang dipandu oleh KUAI KBRI Cairo, Burhanuddin Badruzzaman.


Atas pertanyaan para hadirin mengenai perkembangan reformasi di tanah air, Hamdan menyatakan bahwa akibat terbuka lebarnya pintu kebebasan, terjadilah perang kepentingan. Pemahaman yang marak, siapa yang dapat mengakumulasi kekuatan dan modal dialah yang akan memperoleh kekuasaan. Pada akhirnya, berbagai cara dilakukan untuk meraih tujuan dan hasilnya, banyak pejabat menjadi objek pemeriksaan KPK dan banyak yang ditangkap dan diadili. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum menjadikan demokrasi liar dan rawan terjadi politik uang secara masif dan terstruktur.

Di tengah suasana seperti itu, Mahkamah Konstitusi memainkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Beberapa hal yang dicapai adalah banyaknya pembatalan hasil Pemilukada, pembatalan kepala daerah terpilih yang terbukti menyalahgunakan wewenang, dan menggunakan cara-cara tidak baik serta terlibat money politics. Lebih lanjut, Hamdan mengemukakan ada 3 prakondisi agar demokrasi dapat berjalan baik, yaitu tingkat kesejahteran dan pendidikan yang baik serta peradilan yang dipercaya. Jika ketiga hal itu tidak dipenuhi, maka dalam demokrasi yang didapat hanyalah dampak negatif yang tentunya akan membawa permasalahan bagi bangsa.

Untuk permasalahan bangsa itu, Hamdan mengemukakan solusi yang mungkin bisa ditempuh, yakni penataan sistem kepartaian dan kosistensi penegakan pelaksanaan supremasi hukum, serta dibutuhkan kesadaran kolektif seluruh bangsa bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Hamdan merasa optimis bahwa dengan persatuan maka cita-cita bangsa membangun Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undangan Dasar 1945 dapat terwujudkan.

Di sisi lain, selain dampak negatif demokrasi, hal-hal positif telah diraih oleh bangsa Indonesia. Salah satu di antarana adalah berbagai kemajuan di sektor ekonomi, yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan semakin berkurangnya angka pengangguran, kenaikan pendapatan per kapita dan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

DR. Hamdan Zoelva hadir di Kairo atas undangan Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) sebagai salah satu pembicara dalam South-South Dialogue on Constitution Building Processes yang diselenggarakan di Kairo pada 10 – 12 Oktober 2011 dan mengusung tema “Strengthening Constitution Legitimacy through Inclusive and Paticipatory Drafting Processes”. 

Dalam hal ini Hamdan berbicara tentang Pengalaman Indonesia menjalani proses Reformasi sejak tahun 1998. Selain itu, Hamdan juga diminta memberikan kuliah umum di International Center for Future Studies-Mesir (ICFS).

Sumber : www.kemlu.go.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar