LONDON (Arrahmah.com) – Pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan berpenduduk mayoritas Muslim dapat menjadi model bagi negara lain yang saat ini sedang menghadapi transisi, demikian pendapat Direktur Eksekutif “Institute for Peace and Democracy” (IPD) Dr I Ketut Putra Erawan.
Hal tersebut disampaikan direktur IPD dalam pertemuan tahunan `Crans Montana Forum` (Swiss) ke-22 di Brussel baru-baru ini,” ujar `Minister Counsellor` Pensosbud and Diplik KBRI Brusel, Palupi S Mustajab kepada Antara London, Rabu (13/7/2011).
“Crans Montana Forum” (Swiss) yang berdiri sejak tahun 1989 adalah forum bidang Polkam. Pada pertemuan “Special One Day Program” bertema “Looking for Political Model” dalam forum itu dihadiri sekitar 600 peserta terseleksi dari wakil pemerintah, organisasi internasional serta kalangan dunia usaha tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ketut Putra Erawan mengungkapkan bahwa penguatan demokrasi Indonesia masih terus berjalan, sehingga dapat menjadi referensi menarik dalam debat terbuka yang mengangkat tema tantangan dunia menghadapi masa transisi di negara-negara kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah saat ini.
Ia berpendapat pentingnya melihat kembali dasar-dasar pembangunan dan konsolidasi institusi demorasi. Selain mendengarkan aspirasi dan suara/keinginan rakyat serta penyampaian demokrasi.
Tidak dapat dipungkiri terkait adanya apresiasi dari berbagai pihak pada forum ini terhadap perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim.
Hal itu merupakan suatu refleksi terkait pentingnya pengakuan dunia internasional atas peran IPD sebagai pelaksana Bali Democracy Forum dalam upaya pemajuan perdamaian dan demokrasi.
Ia juga menyampaikan ‘peranan’ Indonesia dalam mengatasi masa transisi di Afrika Utara melalui pelaksanaan “Workshop on Egypt-Indonesia Dialogue on Democratic Transition” di Jakarta pada Mei lalu yang mendapat tanggapan posistif dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa.
Hal yang perlu dipertanyakan, sudah pantaskah Indonesia menjadi model demokrasi? bahkan di dalam negeri pun demokrasi yang dijunjung tinggi tersebut masih diwarnai diskriminasi dalam pelaksanaannya. (ans/arrahmah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar